The decision of Chief Justice of The Indonesian Supreme Court KMA 070 SK 2004

Garuda Pancasila - Indonesian national emblem with eagle holding shield and banner KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DARI PERADILAN UMUM KEPADA MAHKAMAH SYAR'IYAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR : KMA/070/SK/X/2004 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggore Aceh Darussalam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peradilan Agama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah dikembangkan menjadi Mahkamah Syar'iyah dengan tambahan kewenangan mengadili perkara-perkara dalam bidang Mu'amalah dan Jinayah.

57

b. bahwa berhubung kewenangan mengadili perkara-perkara yang tergolong ke dalam bidang Mu'amalah dan Jinayah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan kewenangan Peradilan Umum, maka dipandang perlu untuk melimpahkan sebagian kewenangan Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe aceh Darussalam yaitu, di bidang Mu'amalah dan Jinayah dalam batas-batas sebagaimana diatur dalam qanun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. c. bahwa persiapan-persiapan yang dilakukan selama ini bagi berfungsi dan beroperasinya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah memadai, sehingga Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang telah siap untuk melaksanakan kewenangan-kewenangannya.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang

58

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DARI PERADILAN UMUM KEPADA

59

MAHKAMAH SYAR'IYAH DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

Melimpahkan sebagian kewenangan dan Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syari'ah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perkara-perkara Muamalah bagi subjek hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 2

Melimpahkan sebagian kewenangan dan Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syari'ah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perkara-perkara Jinayah bagi subjek hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 3

Dengan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, sejak ditetapkannya Keputusan ini, Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding tidak mengadili lagi perkara-perkara yang tergolong ke dalam perkara Mu'amalah dan Jinayah, sebagaimana diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kecuali perkara-perkara yang

60

sedang diperiksa dan perkara-perkara yang telah terdaftar.

Pasal 4

Dengan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, sejak ditetapkannya Keputusan ini, Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten / Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mulai melaksanakan kewenangan dalam bidang Mu'amalah dan Jinayah.

Pasal 5

Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 06 Oktober 2004 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BAGIR MANAN

61