Appeal 02JN2018Ms. Aceh Rape

PUTUSAN Nomor 02/JN/2018/ MS. Aceh بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa padatingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan dengan Terdakwa :

Nama lengkap : MH Tempat lahir : disamarkan Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Maret 1979 Jenis kelamin : Laki - laki. Kebangsaan : Indonesia. Agama : Islam. Pekerjaan : PNS. Pendidikan : S1 (tamat). Tempat tinggal : disamarkan.

Terdakwa tidak ditahan: Terdakwatidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum; Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ; Telah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26Maret 2018, Terdakwatelah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2018; Hal 1 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 02/JN/2018/MS.Aceh tanggal 02 Mei 2018tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 2/JN/2018/MS.Lsm tanggal 20Maret 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06Februari 2018 Nomor Reg. Perk: PDM- 22/LSM/Euh.2/02/ 2018, yang pada intinya sebagai berikut : Dakwaan : Bahwa ia Terdakwa MH, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017 bertempat di Jln Medan Banda Aceh Desa Mns Mesjid Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau daerah lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syariah Lhokseumawe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yakni Terdakwa melakukan Jarimah Perkosaan dengan korban Rahma Sari Binti Iryadi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 19.00 Wib saksi Murdani alias Andika menjemput korban Rahma Sari di rumah saksi Rauziah yang merupakan kakak sepupu korban di Dusun III Perdamaian Desa Tamboh baroh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, selanjutnya saksi Murdani alias Andika membawa korban ke kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Murdani alias Andika dan melewati Waduk Kota Lhokseumawe dan saat tersebut saksi Murdani alias Andika berhenti karena ingin membuang air kecil dan korban menunggu disamping sepeda motor. tiba-tiba sekira pukul 22.00 WIB datang seseorang yang kemudian diketahui bernama Terdakwa MH dengan mengendarai sepeda motor scopy dengan menggunaka baju jacket berwarna hitam dengan menggunakan helm putih dan bagian mukanya ditutup dengan masker (sebo), Selanjutnya Terdakwa menodongkan senjata kearah badan saksi Murdani alias Andika dan mengaku sebagai anggota Polisi dan Hal 2 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh

langsung mengambil kunci sepeda motor saksi Murdani alias Andika dan Terdakwa bertanya" ada STNK, ada KTP dan saksi Murdani alias Andika menjawab "tidak ada" selanjutnya Terdakwa meminta identitas korban dengan mengatakan" Mana KTP Mu Ini Sedang Razia Narkoba " korban menjawab " Saksi Gak Ada KTP" Terdakwa mengatakan lagi" aku ini sedang ada razia narkoba", korban jawab "kami tidak ada bawa sabu-sabu", setelah mengatakan hal tersebut korban langsung lari yang jaraknya sekitar 8 meter, lalu saksi Murdani alias Andika menelpon korban dan menyuruh korban kembali lagi ketempat semula, lalu Terdakwa MH mengatakan "Kamu Bisa Mengendarai Sepeda Motor" korban menjawab " BISA" lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "Sini Kamu Yang Bawa Sepeda Motornya " korban tidak mau mengikuti perintah Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa mengancam korban dengan cara menodong pistol dibagian leher korban, karena takut korban langsung mengikuti perintah Terdakwa yaitu mengendarai sepada motor dengan membonceng Terdakwa dibelakang, dan langgsung membawa korban ke bekas kompi kaveleri, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa ianya adalah TNI, setelah sampai ditempat tersebut tepatnya didepan sebuah kios Terdakwa tersebut memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh korban menunggu dan melarang korban untuk berbicara dengan siapapun dan melarang korban untuk menjawab apabila ada yang bertanya, lalu Terdakwa meminta HP korban dan melarang memakai HP, lalu korban memberikannya, lalu Terdakwa pergi

meninggalkan korban, sekitar lima menit tiba-tiba datang sebuah becak yang tumpangi oleh Terdakwa dan menyuruh korban naik keatas becak untuk ikut dengan Terdakwa, selanjutnya korban dibawa mutar ke arah loskala dan dibawa kerumah Terdakwa dan Terdakwa memaksa korban untuk masuk kerumah Terdakwa dengan cara menarik tangan korban, dan Terdakwa mengatakan "jangan ribut-ribut ya dibawah ada ibu polwan", karena korban takut akhirnya mengikuti perintah Terdakwa dan naik ketangga menuju ruang atas dimana rumah tersebut bertingkat 2 (dua), setelah sampai disebuah kamar, korban disuruh berdiri dipinggir kamar, sedangkan Terdakwa membersihkan tempat tidur sambil mengatakan "kamu istirahat dulu disini, jangan ribut-ribut dibawah ada ibu polwan", setelah selesai membersihkan tempat tidur, Terdakwa tersebut menyuruh korban duduk ditempat tidur, lalu Terdakwa menyuruh korban membuka baju, tetapi korban menolak, lalu Terdakwa mendorong badan korban dari depan sehingga korban terduduk disudut kamar, lalu Terdakwa menarik kedua tangan korban dan langsung membaringkan badan

Hal 3 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh

korban diatas tempat tidur, lalu Terdakwa langsung naik diatas badan korban, dan duduk diatas kedua paha korban, lalu Terdakwa tersebut membuka baju dan BH korban, setelah membuka pakaian korban, lalu Terdakwa membuka bajunya dan celananya sendiri, lalu Terdakwa membuka celana korban dan korban menjerit dan menangis, karena korban menangis dan menjerit Terdakwa langsung menodongkan senjata keleher korban sambil mengatakan "kami ini tentara, kalau kamu ribut, dibawah ada polwan nanti kamu dimasukkan ke sel" lalu Terdakwa tersebut menunjukkan sebuah bingkai foto bahwa dalan foto tersebut adalah foto Tentara, selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi korban beberapa kali, mencium leher korban, mencium dan menghisap payudara korban, lalu badan korban dibalikkan dan posisi korban terlungkup, lalu Terdakwa mencium leher bagian belakang korban sampai punggung korban, dan sampai ujung kaki, lalu Terdakwa membalikkan badan korban sehingga badan korban dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa mencium dan menjilat vagina korban, dan Terdakwa menaikkan kedua kaki korban diatas bahunya, lalu memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam vagina korban, dan menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dirumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa membawa korban keluar dari rumah Terdakwa dan saat

diluar sudah ada teman Terdakwa yang bernama Zulfikar alias Dun Bin M. Yusuf dan zulfikar alias Dun mengatakan " ini jeket, helm, dan tas ransel kamu pakai dan korban saat itu menurutnya. Selanjutnya korban disuruh ke sepeda motor Scopy milik Terdakwa dan pergi bersama saksi Zulfikar ke arah simpang buloh, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan tukang becak yang kemudian diketahui bernama saksi Zulnizar Alias Jon, lalu Terdakwa langsung turun dari becak, dan langsung membuka Jaket, Helm dan tas Ransel yang dipakaikan kepada korban tadi, lalu Terdakwa menyuruh saksi Zulnizar Alias Jon untuk mengantar korban pulang kerumah bersama dengan saksi Zulfikar alias Dun, dan Terdakwa berpesan pada saksi Zulfikar alias Dun agar meminta uang kepada keluarga korban sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah tiba didepan rumah korban langsung memanggil kakak korban yang bernama saksi Ruziah untuk membuka pintu, tidak lama kemudian saksi Ruziah membuka pintu, lalu korban meminta uang kepada

Hal 4 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh

saksi Ruziah " Kak Minta Uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Ongkos Becak Karena Bapak Itu Udah Mengantar Saya, lalu saksi Ruziah menghampiri saksi Zulfikar alias Dun dan memberikan uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Bahwa akibat kejadian tersebut korban Rahma Sari mengalami Trauma, sering menagis, dan korban Rahma Sari mengeluh sakit di bagian Vaginanya, dan akibat kejadian tersebut korban Rahma Sari juga mengalami kerugian materil yaitu berupa 1 unit Hand Phone Starwwbery berwarna Hitam dan uang senilai Rp. 750.000 (tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diambil paksa oleh Terdakwa, dan akibat kejadian yang dialami Rahma Sari Saksi juga mengalami kerugian materil uang Miharza. Bahwa berdasarkan hasil Visum et revertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Cut Mutia Nomor : 180/122/ 2017 pada pemeriksaan dengan kesimpulan Selaput Dara Tidak Utuh yang ditanda tangani oleh dr. Cut Elfina Zuhra. Sp. Og; - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 48 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Tuntutan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tanggal 12 Maret 2018 Nomor Reg.Perk : PDM-22/LSM/Euh.2/02/2018, terhadap Terdakwa yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memutuskan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa yang bernama MH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jarimah Pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 48 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MH dengan pidana Cambuk sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) kali Cambuk dimuka umum; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Helai Jilbab Polos Berwarna merah maroon ; 1 (satu) Helai baju rajut wanita berwarna biru dongker bergaris putih ; Hal 5 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh

1 (satu) helai celana kain berwarna hitam ; 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream ; 1 (satu) helai bra berwarna coklat ; 1 (satu) Buah Jaket kulit berwarna hitam ; 1 (satu) buah helm LTD berwarna Putih ; Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna coklat hitam, Nopol: BL 0000 DCH, ;

Dikembalikan kepada Terdakwa 4. Membebankan agarTerdakwamembayar biaya perkara sebesarRp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan : Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Lsm, tanggal 20 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa MH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan; Menjatuhkan 'Uqubat oleh karena itu terhadap Terdakwa MH dengan 'Uqubat Cambuk sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) kali Cambuk dimuka umum; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Helai Jilbab Polos Berwarna merah maroon ; 1 (satu) Helai baju rajut wanita berwarna biru dongker bergaris putih ; 1 (satu) helai celana kain berwarna hitam ; 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream ; 1 (satu) helai bra berwarna coklat ; 1 (satu) Buah Jaket kulit berwarna hitam ; 1 (satu) buah helm LTD berwarna Putih ; Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna coklat hitam, Nopol: BL 4604DCH, Noka : MH1JM3118HK148845, Nosin : JM31E1156663 ; Hal 6 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menghukum agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawetersebu t, Terdakwatelah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Khudaini, S.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, tanggal 26 Maret 2018 dengan Akta Banding Nomor : 02/JN/2018/MS.Lsm dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umumtanggal 27 Maret 2018, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwatelah mengajukan memori banding tertanggal 02 April 2018yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawepada tanggal 02 April 2018dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 03 April 2018 ; Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 April 2018yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 09April 2018dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 10 April 2018 ; Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa dan

Jaksa Penuntut Umumtelah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 12 April 2018; Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding telah mempelajari berkas perkara (Inzage) pada tanggal 19 April 2018, sedangkan Jaksa Penuntut

Hal 7 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh

Umum tidak mempelajari berkas perkara sampai batas waktu yang ditentukan, hal ini sesuai dengan surat keterangan Panitera tanggal 25 April 2018 ; Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara a-quo pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana seharusnya meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum namun oleh karena antara Terdakwa dengan saksi korban Rahma Sari Binti Iryadi telah mengadakan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan Damai tanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh saya dan saksi korban serta orang tua kami kedua belah pihak dan juga Geuchik/Kepala Desa tempat domisili saksi korban yang surat tersebut telah turut terlampir dalam berkas perkara ini, maka seharusnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak menghukum saya lagi karena saksi korban telah memaafkan perbuatan tersebut ;

Bahwa dalam hukum syariat Islam sesuatu yang telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan korban atau dengan keluarganya maka tidak dibolehkan lagi untuk dihukum. Hal ini seperti dalam kasus pembunuhan, dimana apabila keluarga korban memaafkan pelakunya maka pelaku tersebut tidak dihukum lagi. Demikian juga dalam kasus khalwat, apabila telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan (secara damai) yakni memanggil keluarga kedua belah pihak, lalu mereka dinikahkan, maka kepada kedua pelaku tidak lagi diberikan sanksi hukum ; Bahwa seharusnya dalam perkara ini harus berlaku demikian sehingga pelaksanaan syariat tidak sebahagian-sebahagian, akan tetapi harus dilaksanakan secara kaffah (menyeluruh). Namun dalam perkara ini penerapan hukumnya tidak secara kaffah, bahkan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan tentang Surat Kesepakatan Damai tanggal 24 Februari 2018. Apabila Majelis Hakim menerapkan hukum dengan sebenarnya maka seharusnya Surat KesepakatanDamai tersebut harus mendapat pertimbangan

Hal 8 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh

hukum dari Majelis Hakim dan Majelis Hakim tidak menghukum saya disebabkan adanya Surat Kesepatan Damai tersebut, meskipun perbuatan jinayat tersebut terbukti benar adanya ; Bahwa oleh karena penerapan hukum oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut tidak dilaksanakan dengan sebenarnya, maka sudah sepatutnya putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut untuk dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan mengadili sendiri dengan salah satu amar putusan menyatakan "Membebaskan Terdakwa dari ancaman dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan adanya perdamaian Terdakwa dengan saksi korban ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi memori banding Terdakwa dengan mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 April 2018 yang pada intinya sebagai berikut : Bahwa alasan Terdakwa dalam memori banding tanggal 02 April 2018 yang meminta "membebaskan Terdakwa dari ancaman Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan adanya perdamaian dengan korban adalah sangat keliru karena ini sudah mejadi Putusan Mahkamah Syariyah Lhokseumawe. Bahwa dalam memoribanding Terdakwa halaman2 Terdakwa juga telah mengakui yang menyatakan " perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana didakwa Penuntut umum" namun dikarenakan sudah ada perdamaian sebagaimana tersebut dalam surat tanggal 24 Februari 2018 Terdakwa minta dibebaskan ;

Bahwa perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat menjadi alasan penghapusan/peniadaan penuntutan pidana karena hapusnya kewenangan menuntut pidana adalah bukan surat perdamaian ; Bahwa perdamaian hanya saja mejadi salah satu hal yang meringankan dan hal itu telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dan Majelis dengan menghukum Terdakwa dengan hukuman cambuk minimal sebanyak 125 kali dari ancaman 175 kali ;

Hal 9 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Penuntut Umum memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh kiranya berkenan memutuskan : Menyatakan Terdakwa MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Jarimah Perkosaan; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MH dengan pidana Cambuk sejumlah 125 ( seratus dua puluh lima) kali dimuka umum Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Helai Jilbab Polos Berwarna merah maroon ; 1 (satu) Helai baju rajut wanita berwarna biru dongker bergaris putih ; 1 (satu) helai celana kain berwarna hitam ; 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream ; 1 (satu) helai bra berwarna coklat ; 1 (satu) Buah Jaket kulit berwarna hitam ; 1 (satu) buah helm LTD berwarna Putih ; Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna coklat hitam, Nopol: BL 4604DCH, Noka : MH1JM3118HK148845, Nosin : JM31E1156663 ; Dikembalikan kepada Terdakwa Membebankanagar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyahLhokseumawe telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 2/JN/2018/MS-Lsm tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriyah yang dimintakan banding tersebut, Majelis HakimTingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah Hal 10 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh

mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali terhadap jenis 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe; Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnyayang menyatakan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah salah menerapkan hukum, dimana seharusnya meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum namun oleh karena antara Terdakwa dengan saksi korban Rahma Sari binti Iryadi telah mengadakan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan Damai tanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban serta orang tua kedua belah pihak dan juga Geuchik/Kepala Desa tempat domisili saksi korban yang surat tersebut telah turut terlampir dalam berkas perkara ini, maka seharusnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak menghukum Terdakwa lagi karena saksi korban telah memaafkan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan alasan Terdakwa dalam memori bandingnya yang meminta dibebaskan dari ancaman Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan adanya perdamaian dengan korban adalah sangat keliru karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan telah terbukti sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun dikarenakan sudah ada perdamaian sebagaimana tersebut dalam surat tanggal 24 Februari 2018 Terdakwa minta dibebaskan, hal ini tidak mungkin sebab perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat menjadi alasan penghapusan/peniadaan penuntutan pidana karena Hal 11 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh

hapusnya kewenangan menuntut pidana bukan pada surat perdamaian, hanya saja perdamaian itu dapat mejadi salah satu hal yang meringankan hukuman Terdakwa dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Penunut Umum dan Majelis Hakim dengan menghukum Terdakwa dengan hukuman cambuk minimal sebanyak 125 kali dari ancaman hukuman 175 kali ; Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding/Terdakwa sebagaimana tersebut di atas terkait adanya perdamaian, hal ini tidak dapat dibenarkan karena dalam masalah hukum pidana/jinayat pemerkosaan tidak dibenarkan diselesaikan dengan cara perdamaian, karena tidak diatur di dalam Qanun Jinayat , sehingga dengan demikian Pembanding/Terdakwa harus dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Adapun adanya perdamaian antara pihak Pembanding/ Terdakwa tersebut hanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meringankan 'uqubat (Vide. Pasal 187 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013), namun untuk menjatuhkan putusan bebas tidak dapat dikabulkan karena tidak termasuk dalam alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana tersebut dalam BAB III Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat hakim sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya tidak boleh berorientasi pada kekuasaan semata-mata. Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Hal ini berarti bahwa Hakim sebagai aparat penegak hukum harus menempatkan diri pada keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan hukum dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak-hak korban dan Terdakwa ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilaitindakan Pembanding/Terdakwa terhadap saksi korban merupakan tindakan di bawah ancaman senjata api adalah merupakan tindakan yang berdampak sosiologis dan psikologis yang sangat dalam bagi kenyamanan Hal 12 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh

kehidupan bermasyarakat dan ketentraman batin saksi korban sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa tidak tepat menjatuhkan 'uqubat ta'zir berupa hukuman 125 kali cambuk terhadap Pembanding/Terdakwa ; Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya dampak negatif bagi saksi korban yang berkepanjangan baik dari aspek sosiologis maupun psikologis, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa menjatuhkan 'uqubat berupa penjara lebih tepat, karena selama Pembanding/Terdakwa menjalani hukuman tersebut tidak akan dapat melakukan interaksi sosial dengan saksi korban sehingga penderitaan batin saksi korban dapat teratasi ; Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menghukum Pembanding/Terdakwa untuk dijatuhi 'uqubat cambuk 125 kali di muka umum, tetapi dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung RI tahun 2016 yang intinya Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sangsi ('uqubat) yang berbeda dengan sangsi ('uqubat) yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, misalnya cambuk, denda atau kurungan ;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayatmenyebutkan : "setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan'uqubatta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kaliatau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat untuk menghindariterjadinya dampak negatif bagi saksi korbansebagaimana telah diuraikan di atas, maka akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MH dengan'uqubat penjara selama 125 (seratus dua puluh lima) bulan; Hal 13 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Pembanding/Terdakwa, melainkan merupakan pembelajaran/tahdip agar Pembanding/Terdakwa menjadi insaf bahwa perbuatantersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan serta membahayakan orang lain dan agar Pembanding/Terdakwaberjanji di dalam hati bahwa ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 2/JN/2018/MS.Lsm. tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriyah yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut pada diktum putusan ini; Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dijatuhkan 'uqubat, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Mahkamah, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini; Mengingat Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 serta peraturan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI : Menerima permohonan banding Pembanding/Terdakwa ; Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 2/JN/2018/MS.Lsm. tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriyah dengan mengadili sendiri :

Menyatakan Terdakwa MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah Pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; Menjatuhkan 'uqubat ta'zir oleh karena itu terhadap Terdakwa MH berupa pidana penjara selama 125 (seratus dua puluh lima) bulan; Hal 14 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh

Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa MH segera ditahan; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Helai Jilbab Polos Berwarna merah maroon ; 1 (satu) Helai baju rajut wanita berwarna biru dongker bergaris putih ; 1 (satu) helai celana kain berwarna hitam ; 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream ; 1 (satu) helai bra berwarna coklat ; 1 (satu) Buah Jaket kulit berwarna hitam ; 1 (satu) buah helm LTD berwarna Putih ; Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna coklat hitam, Nopol: BL 4604DCH, Noka : MH1JM3118HK148845, Nosin : JM31E1156663; Dikembalikan kepada Terdakwa Menghukum Terdakwa MH membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); Membebani Terdakwa MH membayar biaya perkara pada Tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senintanggal 17 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan1439Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H., Hakim Tinggiyang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Anshary M.K., S.H., M.H. dan Drs. Usman Syamaun, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan1439Hijriyaholeh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Aklima Djuned selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/ Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Ketua Majelis

Hal 15 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh

Dr.H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H. HakimAnggota Drs. H.M. Anshary M.K., S.H., M.H. Hakim Anggota Drs. Usman Syamaun, S.H. Panitera Pengganti Dra. Hj. Aklima Djuned Hal 16 dari 16 hal Putusan No.02/JN/2018/MS.Aceh