Surat Edaran ttg Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari ah 08 08

Garuda Pancasila emblem with wings spread, shield in center KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Oktober 2008 Nomor: 09/Bua.6/Hs/SP/X/2008 Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ketua Pengadilan Tinggi Ketua Pengadilan Agama Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN Nomor: 08 Tahun 2008

TENTANG

EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH Sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh beberapa Ketua Pengadilan Agama kepada Mahkamah Agung tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syari'ah, Mahkamah Agung memandang perlu memberikan petunjuk sebagai berikut: Badan Arbitrase Syari'ah adalah Lembaga Arbitrase yang dipilih oleh para pihak yang bersengkela untuk memberikan putusan mengenai sengkela tertentu di bidang ekonomi syari'ah. Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi:

2

a. bank syari'ah; b. asuransi syari'ah; c. reasuransi syari'ah; d. reksa dana syari'ah; e. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; f. sekuritas syari'ah; g. pembiayaan syari'ah; h. pegadaian syari'ah; i. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; j. bisnis syari'ah; dan k. lembaga keuangan mikro syari'ah. (Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Putusan Badan Arbitrase Syari'ah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999), karenanya para pihak harus melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syari'ah tersebut secara sukarela. Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syari'ah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah, maka Ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah. Putusan Badan Arbitrase Syari'ah baru dapat dilaksanakan apabila ketentuan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah dipenuhi, yaitu a. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan Badan Arbitrase Syari'ah diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan

tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah; b Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Agama dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran; c. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Agama; d Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan; e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. 6 Perintah pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah. 7 Ketua Pengadilan Agama sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah : a Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak; b Sengketa yang diselesaikan tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi syari'ah dan

mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa; c. Putusan Badan Arbitrase Syari'ah tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. 8 Ketua Pengadilan Agama tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Badan Arbitrase Syari'ah. 9 Perintah Ketua Pengadilan Agama ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan Badan Arbitrase Syari'ah yang dikeluarkan.

4

10. Putusan Badan Arbitrase Syari'ah yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Agama, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, circular stamp with Garuda emblem in center, signed, BAGIR MANAN